IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI PADA LEMBAGA PEMERINTAHAN TINGKAT PUSAT DI INDONESIA

Abstract

Kementerian Dalam Negeri memiliki posisi strategis dalam reformasi birokrasi di Indonesia karena terlibat dalam struktur pengarah reformasi birokrasi nasional sekaligus menjadi institusi yang wajib melaksanakan reformasi pada organisasi internalnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan reformasi birokrasi di Kementerian Dalam Negeri, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan kerangka implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang menekankan isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sembilan informan yang berkembang melalui teknik snowball sampling. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi serta diperkuat dengan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi reformasi birokrasi pada 2024 secara umum telah berjalan optimal dan mampu mengakselerasi Indeks Reformasi Birokrasi dari 84,19 pada 2023 menjadi 87,69 pada 2024. Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada di bawah target Rencana Strategis 2020-2024 sebesar 91,01. Faktor pendukung meliputi komitmen pimpinan, kapasitas aparatur yang relatif baik, pemenuhan jam pelatihan, serta dukungan kebijakan Presiden. Hambatan utama terletak pada belum kuatnya dampak penyederhanaan struktur terhadap budaya kerja, munculnya persepsi negatif akibat pemberitaan media, dan transformasi digital yang belum optimal, terutama karena tumpang tindih aplikasi antarunit. Upaya perbaikan diarahkan pada penerapan sistem kerja baru secara merata, integrasi data berbasis big data, serta koordinasi aktif dengan kementerian/lembaga pengampu indikator reformasi birokrasi pada level makro dan meso